Pemerintah Pekon Puramekar Imbau Warga Waspada Perdagangan Orang

Pemerintah Pekon Puramekar, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat, mengeluarkan himbauan kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya perekrutan tenaga kerja ilegal yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Himbauan tersebut disampaikan langsung oleh Peratin Pekon Puramekar, Anderi, melalui poster resmi sebagai bentuk edukasi dan pencegahan dini di lingkungan masyarakat.

Dalam himbauannya, Pemerintah Pekon Puramekar menyoroti meningkatnya kasus perekrutan ilegal yang menyasar anak-anak di bawah umur dan masyarakat yang tergiur tawaran pekerjaan dengan gaji besar. Modus yang digunakan pelaku beragam, mulai dari ajakan melalui media sosial, perantara dari luar daerah, hingga penawaran kerja tanpa prosedur resmi dan dokumen yang jelas.

Peratin Pekon Puramekar, Anderi, meminta seluruh aparatur pekon dan kepala lingkungan untuk aktif melakukan pengawasan di wilayah masing-masing. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat, khususnya generasi muda, harus menjadi tanggung jawab bersama agar tidak ada warga yang menjadi korban eksploitasi maupun perdagangan manusia.

“Jangan mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan yang menjanjikan penghasilan besar tanpa informasi yang jelas. Pastikan identitas perekrut dan tujuan kerja dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Anderi.

Pemerintah pekon juga mengingatkan masyarakat bahwa perdagangan orang merupakan tindak pidana serius yang dapat merusak masa depan korban. Oleh karena itu, warga diminta segera melapor kepada aparat pekon apabila menemukan aktivitas perekrutan mencurigakan di lingkungan sekitar.

Tindak pidana perdagangan orang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, atau jeratan utang untuk tujuan eksploitasi dapat dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Selain itu, KUHP Pasal 297 juga mengatur bahwa perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Perlindungan terhadap anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76F yang melarang setiap orang melakukan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dalam bentuk apa pun.

Pemerintah Pekon Puramekar menegaskan komitmennya untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO. Masyarakat juga diajak untuk meningkatkan kepedulian sosial serta menjaga anak-anak dan keluarga agar tidak mudah terpengaruh tawaran kerja ilegal.

Melalui himbauan ini, Pemerintah Pekon Puramekar berharap seluruh masyarakat dapat bersama-sama mencegah perdagangan orang demi melindungi generasi muda dan menciptakan lingkungan yang aman serta bebas dari praktik perekrutan ilegal.

Dasar Hukum:

• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
• Pasal 297 KUHP tentang perdagangan perempuan dan anak di bawah umur.
• Pasal 76F dan Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak terkait larangan perdagangan anak.